Senin (20/8) Nano Center Indonesia yang diwakili oleh Kurniawan Eko Saputro berkesempatan untuk berpartisipasi dalam acara “Pathways for Prosperity: Multi Stakeholders Group Discussion” dengan tema “Rapid Technological Change: Challenges and Opportunities in Indonesia”.

Acara ini merupakan kerjasama antara Oxford Policy Management Ltd (OPML), dengan Pathways for Prosperity Commission on Technology and Inclusive Development dalam menjalankan misinya untuk merubah resiko yang ditimbulkan oleh perubahan teknologi sehingga menjadi suatu kesempatan dalam melaksanakan pembangunan yang inklusif.

Bertempat di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Jakarta, diskusi yang dimentori oleh Dr. Mark Henstridge, OPML Chief Scientist ini menghadirkan Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai keynote speaker dan diikuti peserta dari berbagai kementerian seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham), Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Kementrian Komnukasi dan Informatika (Kominfo), Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia.

Pada sesi utama, Sri Mulyani menggarisbawahi hubungan antara seluruh stakeholders menjadi penting sehingga negara bisa menyiapkan diri dalam membuat formulasi kebijakan publik. Belajar dari berbagai pihak terutama mereka-mereka yang memiliki rekam jejak dan kompetensi yang mumpuni dalam bidang ini. Sehingga nanti akan sangat membantu dalam memperbaiki kualitas kebijakan Indonesia

Dalam sesi diskusi, Kurniawan menekankan pentingnya peran pemerintah dalam kemudahan akses investasi, kebijakan setara dan seimbang serta penciptaan lingkungan bisnis yang sehat bagi para pelaku bisnis startup non digital atau industri manufaktur. “Mereka yang bekerja di startup teknologi mulai dari CEO serta para investor sering menyampaikan bahwa kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sering tidak sesuai, kurangnya akses informasi yang terbuka, cara penyampaian yang kurang sesuai, dan kadang kebijakan yang dikeluarkan sangat ketinggalan jaman atau didasarkan dengan pemikiran yang kelihatannya sedikit tentang efek sekunder dan tersier”, tuturnya.

Dengan adanya acara ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih dalam rangka membantu pemerintah dalam mengidentifikasi, mendiskusikan dan memberi masukan perbaikan kebijakan public dalam mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi. Disamping itu juga memberikan akses bagi startup non digital  atau industri manufactur untuk bisa bertumbuh dan berkembang selayaknya dukungan yang diberikan pemerintah kepada startup digital.